Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai tonggak pembangunan generasi emas Indonesia kini menghadapi ujian serius. Penutupan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah menjadi sinyal keras bahwa ada persoalan struktural yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi.
Program yang seharusnya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat justru kini dipenuhi tanda tanya: bagaimana mungkin ribuan dapur yang menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi tiba-tiba dihentikan operasionalnya?
Ketua Umum DPP Pasukan 08, Arfian D Septiandri, S.Kom, DBA, CCA, CCSA, CIISA, C.ED, melontarkan kritik keras terhadap kondisi ini. Menurutnya, penutupan ribuan dapur bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi adanya kegagalan sistem pengawasan dan potensi permainan dalam implementasi program strategis nasional.
“Program MBG adalah janji besar kepada rakyat. Jika ribuan dapur bisa ditutup karena tidak memenuhi standar, pertanyaannya sederhana: siapa yang meloloskan mereka sejak awal?” tegas Arfian.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung melihat fakta di lapangan, bukan hanya menerima laporan administratif dari meja birokrasi.
“Presiden harus melihat dengan jelas dan mendengar dengan pasti apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai program yang menjadi kebanggaan nasional justru dirusak oleh permainan birokrasi, mafia proyek, dan pengawasan yang lemah,” lanjutnya.
Arfian juga menyoroti Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas tata kelola program MBG. Menurutnya, penutupan ribuan dapur menunjukkan bahwa proses verifikasi, pengawasan, dan standarisasi sejak awal tidak berjalan dengan baik.
“Jika ribuan dapur tidak memenuhi standar sanitasi, operasional, dan keamanan pangan, maka ada dua kemungkinan: kelalaian besar atau pembiaran sistemik. Keduanya sama-sama tidak dapat diterima,” katanya.
Lebih jauh, kritik juga diarahkan kepada pengelola dapur SPPG yang dinilai tidak menjalankan amanah program secara profesional. Program yang menyangkut gizi jutaan anak Indonesia seharusnya tidak diperlakukan seperti proyek biasa.
“Ini bukan proyek katering biasa. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Jika dapur-dapur SPPG hanya menjadi ladang bisnis tanpa standar dan tanggung jawab, maka kita sedang bermain-main dengan masa depan anak-anak Indonesia,” ujar Arfian.
Tidak berhenti di situ, Arfian juga menyoroti lemahnya pengawasan aparat penegak hukum. Ia mempertanyakan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengawasi aliran dana dan potensi penyimpangan dalam proyek berskala nasional ini.
“Ketika proyek negara bernilai besar berjalan dengan berbagai kejanggalan, publik tentu bertanya: di mana KPK? Di mana PPATK? Jangan sampai kedua lembaga ini terlihat mandul di tengah rezim yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Menurut Arfian, jika tidak ada langkah tegas dan transparan, maka program MBG berpotensi kehilangan legitimasi di mata publik. Padahal, secara konsep, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.
“Jangan biarkan program yang mulia ini berubah menjadi skandal nasional. Presiden harus memerintahkan audit total terhadap seluruh dapur SPPG di Indonesia, membuka data secara transparan, dan menindak tegas siapa pun yang bermain di dalamnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Pasukan 08 sebagai bagian dari elemen masyarakat yang selama ini mendukung agenda pembangunan nasional tetap akan berdiri di garis depan untuk mengawal program-program strategis negara.
“Dukungan kepada pemerintah tidak berarti membungkam kritik. Justru kritik adalah bentuk tanggung jawab moral agar program negara benar-benar berjalan untuk rakyat, bukan untuk segelintir kepentingan,” pungkas Arfian.
Penutupan ribuan dapur MBG seharusnya menjadi momentum evaluasi nasional. Jika tidak ditangani dengan serius, krisis ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola program strategis negara di masa depan.
