PEMIMPINMASADEPAN.COM – Demokrasi sejatinya dibangun atas prinsip kejujuran, transparansi, dan pengabdian kepada rakyat. Namun dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia kerap menghadapi tantangan serius dari munculnya perilaku oportunisme politik.
Fenomena ini oleh Ketua Umum DPP Pasukan 08 dianalogikan sebagai “tuyul demokrasi” — sebuah metafora tentang aktor-aktor yang bekerja diam-diam dalam sistem demokrasi, memanfaatkan mekanisme politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Dalam konteks modern, tuyul demokrasi bukanlah makhluk gaib, melainkan praktik politik yang memanfaatkan sistem kekuasaan untuk mengambil keuntungan dari negara tanpa terlihat secara terang-terangan oleh publik.
Demokrasi yang Disusupi Oportunisme
Sejak era reformasi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Pemilu yang terbuka, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama kehidupan politik nasional.
Namun di balik kemajuan tersebut, kritik terhadap praktik politik di tanah air juga semakin tajam. Banyak pihak menilai bahwa demokrasi Indonesia masih dibayangi oleh praktik politik transaksional dan oportunisme kekuasaan.
Fenomena yang sering disorot antara lain:
politik balas budi
praktik patronase kekuasaan
koncoisme dalam penempatan jabatan
korupsi yang lahir dari kompromi politik
Dalam situasi seperti ini, demokrasi tidak lagi sepenuhnya menjadi arena pertarungan gagasan dan visi pembangunan, melainkan berubah menjadi arena pertukaran kepentingan.
Senyum Manis di Panggung Politik
Dalam demokrasi yang sehat, pemenangnya adalah rakyat. Namun dalam demokrasi yang terinfeksi oportunisme, yang sering menang justru adalah para aktor yang paling lihai memainkan kekuasaan.
Mereka tampil dengan wajah ramah, retorika populis, serta janji-janji perubahan yang mudah diterima masyarakat.
Di depan publik mereka berbicara tentang pengabdian, nasionalisme, dan kepentingan rakyat. Tetapi di balik panggung politik, praktik yang terjadi bisa sangat berbeda.
Beberapa pengamat menyebut fenomena ini sebagai politik “Yes Bos” — budaya politik yang menempatkan loyalitas bukan kepada rakyat atau konstitusi, melainkan kepada figur kekuasaan.
Dalam situasi seperti ini, sistem demokrasi berpotensi berubah menjadi mekanisme legitimasi kekuasaan, bukan alat untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Korupsi yang Bersembunyi di Balik Sistem
Salah satu dampak paling nyata dari demokrasi oportunis adalah meningkatnya risiko korupsi politik.
Ironinya, tidak sedikit pejabat publik yang terjerat kasus korupsi justru lahir dari proses demokrasi yang sah.
Mereka dipilih oleh rakyat, tetapi kemudian menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadi.
Korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar dan terbuka. Dalam banyak kasus, ia bergerak secara sistematis melalui:
kompromi politik
distribusi jabatan
pengaturan proyek dan anggaran
jaringan kekuasaan yang saling melindungi
Dalam kondisi seperti ini, “tuyul demokrasi” bekerja secara halus: mengambil sedikit demi sedikit dari sistem negara tanpa menimbulkan kegaduhan besar di permukaan.
Arfian D Septiandri: Demokrasi Tidak Boleh Disandera Kepentingan
Menanggapi fenomena tersebut, Arfian D Septiandri, S.Kom, DBA, CCA, CCSA, CIISA, C.ED, selaku Ketua Umum DPP Pasukan 08 , menyampaikan kritik keras terhadap praktik koncoisme dan politik balas budi yang dinilai masih kuat dalam dinamika politik nasional.
Menurut Arfian, demokrasi Indonesia menghadapi ancaman serius apabila integritas digantikan oleh kepentingan kelompok.
“Hari ini kita melihat praktik politik yang tidak sehat. Banyak keputusan tidak lagi didasarkan pada integritas, kompetensi, atau kepentingan rakyat, tetapi pada kedekatan, koncoisme, dan politik balas budi,” tegas Arfian.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut menciptakan sistem kekuasaan yang tidak sehat karena loyalitas politik dibangun bukan atas dasar nilai, melainkan transaksi kekuasaan.
“Yang kita harapkan dari demokrasi adalah integritas dan loyalitas kepada bangsa. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita tidak mendapatkan integritas, kita tidak mendapatkan loyalitas kepada rakyat, yang muncul justru sandera politik,” ujarnya.
Menurutnya, praktik politik balas budi juga berpotensi menggadaikan kepentingan nasional.
“Ketika jabatan diberikan karena balas budi politik, maka yang lahir bukan profesionalisme, melainkan ketergantungan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, keputusan strategis negara bisa tersandera oleh kepentingan kelompok tertentu. Di titik inilah nasionalisme bisa tergadai,” kata Arfian.
Ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus kembali pada nilai-nilai integritas dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan bangsa.
“Demokrasi tidak boleh menjadi tempat berkembangnya ‘tuyul politik’ yang mengambil keuntungan dari sistem negara. Demokrasi harus menjadi ruang lahirnya pemimpin yang berani, berintegritas, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tutupnya.
Tantangan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Demokrasi bukan sekadar prosedur pemilu lima tahunan. Demokrasi adalah sistem yang menuntut etika politik, integritas kepemimpinan, serta pengawasan publik yang kuat.
Tanpa itu semua, demokrasi berisiko berubah menjadi panggung bagi para oportunis yang memanfaatkan sistem untuk kepentingannya sendiri.
Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun demokrasi yang matang. Namun masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh elite politik, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Karena dalam dunia politik modern, “tuyul demokrasi” tidak selalu hadir dengan wajah menakutkan.
Kadang ia datang dengan senyum manis, retorika indah, dan sikap patuh yang selalu berkata: “Yes, Bos.”
Dan ketika masyarakat lengah, di situlah sistem negara perlahan bisa terkuras — bukan oleh musuh dari luar, tetapi oleh oportunisme dari dalam.
