Jakarta, PemimpinMasaDepan.com — Polemik penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas di ruang publik Indonesia. Berdasarkan data APBN 2026, program MBG kini menyerap sekitar Rp 223,5 triliun atau sekitar 30 % dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun. Angka ini memicu pertanyaan luas soal prioritas belanja negara untuk pendidikan.
Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya secara tegas membantah narasi bahwa program MBG telah memangkas anggaran atau menyingkirkan program pendidikan lain. Teddy menegaskan bahwa seluruh program pendidikan tetap berjalan bahkan ditambah, termasuk fokus kepada siswa, sekolah, dan guru. “Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan,” ujarnya.
Fakta Anggaran: Realita atau Narasi?
Berikut profil alokasi anggaran pendidikan 2026:
Total Anggaran Pendidikan: Rp 769,1 triliun
Alokasi MBG: Rp 223,5 triliun (~30 %)
Transfer ke daerah untuk pendidikan mengalami penurunan dari Rp 347,1 triliun menjadi Rp 264,6 triliun.
Pemerintah menegaskan komitmen terhadap sektor pendidikan, termasuk program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tetap berjalan.
Namun, fakta bahwa MBG kini menjadi salah satu pos tertinggi dalam anggaran pendidikan menimbulkan kontradiksi antara retorika pemerintah dan persepsi publik. Di saat kebutuhan guru, renovasi sekolah, dan penyediaan fasilitas masih mendesak, kenapa porsi untuk makanan justru membesar?
Kritik Tajam: Kenapa Kita Harus Kritis?
1. Distorsi Prioritas Anggaran
Jika hampir sepertiga anggaran pendidikan dipakai untuk MBG, maka porsi untuk kebutuhan pendidikan inti—guru, kualitas pengajaran, infrastruktur digital—terpaksa diperas. Ketua BEM dari Universitas Gadjah Mada bahkan pernah mengkritik bahwa anggaran pendidikan “dimakan oleh MBG”.
Pertanyaan Penting:
Apakah negara mendukung kesehatan saja, atau mendukung keseluruhan ekosistem pendidikan?
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Masih Buram
Teddy menyatakan MBG tidak memangkas pendidikan karena keputusan anggaran sudah disepakati DPR dan pemerintah bersama. Namun masyarakat masih belum melihat rincian penggunaan anggaran secara terbuka — apakah benar dana MBG berasal dari pertumbuhan anggaran atau justru menggeser prioritas lain.
Pertanyaan Penting:
Apakah alokasi anggaran MBG sepenuhnya bersifat tambahan atau justru “dibayar” dengan mengorbankan fungsi lain?
3. Asumsi MBG Sebagai Investasi SDM Harus Dibuktikan
Pemerintah menyebut MBG sebagai investasi sumber daya manusia. Namun investasi bukan sekadar memberi makanan — ia harus berujung pada hasil belajar yang lebih baik, akses pendidikan yang merata, dan capaian kompetensi siswa yang meningkat secara signifikan.
Pertanyaan Penting:
Sudahkah ada indikator kinerja yang jelas antara konsumsi MBG dan hasil belajar siswa?
Saran Strategis untuk Pemerintah & DPR
1. Buat Rinciannya Publik dan Deskriptif
Tidak cukup melindungi narasi; rakyat harus melihat detail alokasi Rp 223,5 triliun itu dipakai untuk apa, di mana, dan bagaimana efektivitasnya diukur.
2. Ukur Output, Bukan Input
Alih-alih fokus pada besarnya anggaran, pemerintah harus menetapkan indikator hasil:
Apakah kehadiran siswa meningkat?
Apakah capaian dasar belajar meningkat?
Apakah kasus stunting turun?
3. Lindungi Fungsi Pendidikan Inti
Guru berkualitas, fasilitas sekolah layak, dan kurikulum yang kuat adalah pondasi masa depan. Jika dipaksakan, MBG bisa menjadi “uang makan” yang menutupi sakitnya sistem pendidikan.
4. Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran
Parlemen, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan orang tua siswa wajib dilibatkan dalam evaluasi dampak program MBG terhadap ekosistem pendidikan nasional.
Dukungan yang Objektif: Niat Bagus Tak Boleh Dianggap Salah
Tidak bisa dipungkiri bahwa ketahanan gizi anak sekolah adalah bagian penting dari pembelajaran optimal. Sehat secara fisik memberi kesempatan belajar maksimal, terutama di daerah dengan masalah gizi kronis. Ide MBG sebagai upaya intervensi kesehatan adalah langkah yang layak diapresiasi — jika dikelola dengan baik.
Namun hati nurani pembangunan pendidikan menuntut agar program sebesar ini dipastikan benar-benar membantu anak Indonesia, bukan sekadar menambah postur angka di laporan APBN.
Pertanyaan Mendalam untuk Rakyat & Pejabat
🔹 Apakah kebijakan ini konsisten dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengutamakan kualitas belajar?
🔹 Siapa yang bertanggung jawab jika MBG tidak menghasilkan dampak nyata bagi capaian pendidikan?
🔹 Bagaimana pemerintah menjamin guru dan sekolah tidak “melemah” karena anggaran yang tampak dialihkan?
🔹 Apakah MBG harus digolongkan sebagai intervensi sosial terpisah agar nomenklatur anggaran lebih transparan?
Investasi terbesar sebuah bangsa bukanlah makanan di perut siswa hari ini.
Investasi terbesar adalah ilmu di kepala mereka untuk masa depan.
PemimpinMasaDepan.com — Berita yang mempertanyakan logika dalam kebijakan, bukan sekadar menerimanya.
