Dalam Pernyataan Teddy: Tidak Ada Program Pendidikan yang Dihentikan — Tapi Realitas Harus Lebih Tajam Diperhatikan
Jakarta, PemimpinMasaDepan.com — Presiden Prabowo Subianto kembali mengambil langkah strategis dalam kebijakan pendidikan nasional dengan menambahkan program baru bernama Sekolah Rakyat (People’s School). Program ini digulirkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan karena tidak mampu mengakses sekolah formal. Pernyataan itu disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet pada Jum’at (27/2/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Teddy, tidak satu pun program pendidikan strategis yang berjalan sejak era pemerintahan sebelumnya dihentikan — termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) — dan semua tetap berjalan bahkan ditambah. Teddy menyebut bahwa Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis lengkap dengan fasilitas penginapan, asupan gizi, dan jaminan kesehatan bagi anak yang putus sekolah maupun anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar.
Program ini telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa di 166 sekolah, dan pemerintah menargetkan pembangunan 100 sekolah tambahan tahun ini. Di samping itu, Presiden juga memperkenalkan Sekolah Garuda, yang terintegrasi dengan kampus baru untuk mencetak SDM unggul di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Kebijakan Strategis atau Narasi Tanpa Ukuran Keberhasilan?
Kebijakan memperluas akses pendidikan bagi mereka yang selama ini tersisih adalah arah yang patut dipuji. Namun, sebagai portal berita yang kritis dan berpihak kepada masa depan bangsa, kita tidak boleh menerima narasi semata tanpa evaluasi substansi.
1. Tidak Ada Indikator Keberhasilan yang Terukur
Sekolah Rakyat diklaim berjalan, dan target 100 sekolah baru disebutkan, tetapi belum ada informasi jelas:
Berapa lulusan Sekolah Rakyat yang berhasil masuk pasar kerja atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi?
Bagaimana hasil belajar mereka dibandingkan dengan anak yang menempuh sekolah formal biasa?
Tanpa target yang jelas, pemerataan pendidikan bisa menjadi sekadar retorika.
2. Risiko Tumpang Tindih dengan Sistem Pendidikan Formal
Sekolah Rakyat menghadirkan peluang, tetapi juga berpotensi menciptakan dualisme pendidikan jika tidak terintegrasi dengan baik dalam sistem nasional. Apakah lulusan Sekolah Rakyat akan mendapatkan ijazah yang sama dengan lulusan SD/SMP formal? Bagaimana standar kurikulum dan kompetensi yang digunakan?
Hal-hal ini perlu dijelaskan agar program bukan hanya bertumbuh dalam angka, tetapi benar-benar bernilai dalam kualitas.
3. Fokus pada Jumlah Sekolah Tanpa Data Mutu
Target menambah 100 sekolah adalah angka yang menarik, namun indikator mutu pendidikan (standar kompetensi siswa, kualitas guru, fasilitas pengajaran, dan kurikulum berbasis kebutuhan industri) masih minim dibahas. Hal ini penting agar pemerintah tidak terjebak pada “mengakumulasi sekolah” tetapi gagal menghasilkan lulusan siap bersaing.
Saran yang Membangun untuk Pemerintah
Untuk memastikan program ini tidak hanya menjadi narasi kebijakan, beberapa langkah strategis perlu diperkuat:
Tetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang Jelas
Tentukan indikator keberhasilan yang terukur untuk Sekolah Rakyat, misalnya:
✔ Rasio kelulusan siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya
✔ Rata-rata prestasi akademik dan non-akademik
✔ Persentase lulusan yang memperoleh kesempatan kerja atau beasiswa
Integrasikan Sekolah Rakyat dengan Sistem Pendidikan Nasional
Pastikan lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya mendapat ijazah formal, tetapi juga kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional.
Evaluasi Kurikulum dan Pendidik Secara Berkala
Kualitas guru menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan. Pemerintah harus memastikan guru di Sekolah Rakyat mendapatkan pelatihan, insentif, dan dukungan profesional untuk mendidik generasi bangsa dengan standar tinggi.
Libatkan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Evaluasi Program
Partisipasi publik dalam menilai efektivitas program ini adalah sebuah kewajiban demokrasi. Pemerintah dapat membuka forum evaluasi bersama, melibatkan orang tua murid, akademisi, praktisi pendidikan, dan sektor swasta.
Niat Besar Perlu Ditindaklanjuti dengan Kinerja Nyata
Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif yang patut mendapat dukungan karena menyasar mereka yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal. Tanpa pendidikan, tidak ada masa depan yang adil bagi rakyat Indonesia.
Keputusan untuk tidak menghentikan program pendidikan sebelumnya seperti KIP, serta memperluas akses melalui Sekolah Rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini memahami pentingnya investasi pendidikan. Namun dukungan yang wajar juga harus disertai harapan: program ini harus menghasilkan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas, bukan sekadar angka statistik di laporan kabinet.
Tantangan untuk Pembaca: Pertanyaan yang Harus Dijawab Bersama
Pembaca sebagai bagian dari bangsa ini perlu merenungkan beberapa pertanyaan fundamental:
🔹 Apakah Sekolah Rakyat akan menghapus kesenjangan pendidikan antarwilayah, terutama di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)?
🔹 Bagaimana pemerintah akan menjamin kualitas lulusan sekolah ini setara atau lebih baik dari sekolah formal?
🔹 Apakah program ini sustainable secara anggaran dan administratif sepanjang dekade mendatang?
🔹 Apakah Sekolah Rakyat menjadi ruang peluang atau ruang diskriminasi terselubung terhadap sistem pendidikan nasional?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia yang ingin melihat bangsa ini maju melalui pendidikan.
PemimpinMasaDepan.com — Berita yang tidak hanya menginformasikan, tetapi mengajak berpikir kritis demi masa depan bangsa.
