PemimpinMasaDepan.com — Di tengah riuhnya polemik penegakan Undang-Undang ITE yang kerap dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sebuah gagasan besar muncul dari pusat kekuatan baru: pemikiran strategis dari Ketua Satgas Cyber Crime RI-1 sekaligus Ketua Umum DPP Pasukan 08, Arfian D Septiandri, S.Kom, DBA, CCA, CCSA, CIISA, C.ED
Bukan sekadar kritik. Ini adalah upaya membongkar fondasi lama hukum digital Indonesia.
Dari Hukum Linear ke Hukum Jaringan
Dalam pandangan Arfian, kesalahan terbesar penegakan UU ITE selama ini adalah cara berpikir yang masih terjebak pada pola lama:
“Siapa yang bicara, dia yang salah.”
Padahal, menurutnya, dunia digital bukan lagi ruang individu—melainkan ruang sistemik yang dikendalikan oleh algoritma, jaringan, dan kepentingan tersembunyi.
“Hari ini, satu kalimat bisa menjadi peluru. Tapi yang menembakkan bukan hanya satu orang—melainkan sistem.”
Dari sinilah lahir sebuah konsep yang ia sebut sebagai:
“Kausalitas Digital Berlapis”
Mengguncang Pasal Karet
Konsep ini secara frontal menantang praktik lama dalam UU ITE yang sering disebut sebagai “pasal karet”.
Arfian menilai:
- Banyak orang dikriminalisasi bukan karena dampak, tetapi karena posisi sebagai pembuat awal
- Sementara aktor besar yang memperbesar dampak—justru tidak tersentuh hukum.
“Ini bukan keadilan. Ini simplifikasi hukum yang berbahaya.”
Arfian D Septiandri – Kepala Satgas Cyber Crime RI-1 dan Ketua Umum DPP Pasukan 08
Siapa Pelaku Sebenarnya?
Dalam kerangka baru ini, Arfian membagi aktor digital ke dalam beberapa lapisan:
- Pembuat Konten (Originator)
- Penguat Narasi (Amplifier)
- Algoritma Platform
- Massa Digital
Yang paling tajam adalah pernyataannya tentang algoritma:
“Kalau sebuah konten jadi viral, itu bukan kebetulan. Itu keputusan sistem.”
Artinya, menurut dia, platform digital tidak bisa lagi berlindung di balik netralitas teknologi.
Dari Penegakan ke Pemetaan
Alih-alih langsung menangkap, Arfian mendorong metode baru:
Digital Impact Mapping (DIM)
Metode ini menelusuri:
- Siapa yang memulai
- Siapa yang memperbesar
- Siapa yang diuntungkan
- Siapa yang dirugikan
Ini bukan sekadar pendekatan hukum—ini adalah pendekatan intelijen digital.
Pesan Keras untuk Negara
Dalam nada yang tegas, Arfian mengingatkan:
“Negara tidak boleh kalah oleh algoritma. Tapi negara juga tidak boleh buta terhadap cara kerja algoritma.”
Ia menegaskan bahwa jika UU ITE tidak direformasi dengan pendekatan baru:
- Akan terus terjadi kriminalisasi warga biasa
- Akan lahir ketidakpercayaan publik terhadap hukum
- Dan yang paling berbahaya:
negara kehilangan kendali atas ruang digitalnya sendiri
Pasukan 08 dan Arah Baru Perlawanan Digital
Sebagai Ketua Umum DPP Pasukan 08, Arfian juga menegaskan bahwa organisasinya tidak hanya bergerak di lapangan sosial-politik, tetapi juga:
“Masuk ke medan perang baru: perang narasi dan hukum digital.”
Pasukan 08, menurutnya, sedang menyiapkan:
- Advokasi korban UU ITE
- Kajian strategis hukum digital
- Dan pembangunan sistem deteksi dini kejahatan siber berbasis komunitas
Bukan Sekadar Gagasan, Tapi Arah Baru
Apa yang disampaikan Arfian bukan sekadar teori akademik. Ini adalah:
- Blueprint reformasi hukum digital Indonesia
- Senjata baru dalam litigasi
- Dan berpotensi menjadi doktrin hukum masa depan
Era Baru Telah Dimulai
Di akhir pernyataannya, Arfian menyampaikan satu kalimat yang menggambarkan arah zaman:
“Di masa depan, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara—tetapi oleh siapa yang mengendalikan penyebaran.”
Pertanyaannya sekarang:
Apakah negara siap berubah?
Atau tetap bertahan dengan cara lama, sementara dunia sudah bergerak jauh ke depan?
PemimpinMasaDepan.com
Berpikir lebih jauh. Bertindak lebih awal.
